Wujudkan Tata Kelola Good Governance

Wujudkan Tata Kelola Good Governance

Wujudkan Tata Kelola Good Governance

 

Wujudkan Tata Kelola Good Governance

Wakil Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM

Wakil Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Ir. Didik Budi Muljono, MT hadir pada Penandatanganan Simbolis Perjanjian Kinerja oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang di ruang Anusapati, Senin (28/1) pagi. Secara simbolis, penandatangan tersebut dilakukan oleh empat orang antara lain Kepala Inspektorat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bappeda dan Camat Singosari.

Dalam kesempatan ini

Wabup menyampaikan kepada seluruh OPD dan Camat, berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tahun Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, diwajibkan menyusun perjanjian kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Pasalnya, Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

”Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanat dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanat atas kinerja terukur yang harus dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia. Dengan menandatangani Perjanjian Kinerja, berarti penerima amanat telah memahami semua tanggung jawab yang diemban, sekaligus memahami segala konsekuensinya,” ujar Pak Sanusi, sapaan akrab Wabup saat memberikan pengarahan. https://bandarlampungkota.go.id/blog/contoh-report-text/

Dalam perjanjian yang hari ini ditandatangani

ada klausul yang harus menjadi perhatian para Kepala OPD, bahwa apabila pencapaian hasil evaluasi SAKIP memperoleh nilai CC atau kurang, maka yang bersangkutan siap mengundurkan diri dari jabatannya. Klausul ini bahkan mendapatkan apresiasi dari Tim Evaluator SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Klausul tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu semangat dalam melaksanakan tugas sehingga capaian hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Malang menjadi semakin baik dan dapat ditingkatkan secara optimal.

Dijelaskan Wabup

SAKIP merupakan salah satu komponen hasil yang dapat meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu juga survei internal integritas organisasi, survey eksternal persepsi korupsi serta opini BPKRI. Tak pelak, ia pun mengingatkan kembali kualitas SAKIP sebuah Pemerintah Daerah, sangat tergantung pada komitmen Pimpinan.

Bukan hanya saya saja sebagai Wakil Bupati melainkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah

SAKIP Pemerintah Kabupaten Malang akan meningkat menjadi “BB Gemuk” atau bahkan menjadi A jika SAKIP masing-masing Perangkat Daerah juga meningkat. Untuk itu perlu pendampingan dan asistensi dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah sangatlah diperlukan dan harus selalu memantau serta mendampingi seluruh bawahannya dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar kualitasnya semakin hari semakin baik,” jelasnya.

Tak ketinggalan Wabup juga mengingatkan perihal pentingnya mendukung percepatan pencapaian target, para Kepala OPD perlu juga memperhatikan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sesuai peraturan dimaksud, memuat delapan area perubahan yang dapat menjadi faktor pengungkit, antara lain : Manajemen perubahan; Penguatan sistem pengawasan; Penguatan akuntabilitas kinerja; Penguatan kelembangaan; Penguatan tata laksana; Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Negara; Penguatan peraturan perundangan; dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

”Serta, dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada bulan Maret mendatang, maka penandatanganan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah ini, harus ditindaklanjuti sampai level pelaksana, bahkan tenaga kontrak. Hal ini sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, Good Governance yang berorientasi pada pelayanan dan keterbukaan terhadap publik, dibutuhkan adanya sistem atau tata cara yang mengatur dan mampu mengikat komitmen dari setiap penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara maksimal,” pesan Wabup.