Bisa Diinterpelasi karena Tak Taati Putusan MK

Bisa Diinterpelasi karena Tak Taati Putusan MK

Bisa Diinterpelasi karena Tak Taati Putusan MK

Bisa Diinterpelasi karena Tak Taati Putusan MK

Bisa Diinterpelasi karena Tak Taati Putusan MK

Pernyataan Istana bahwa Jaksa Agung Hendarman Supandji

tetap legal, dinilai sebagai sikap tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, DPR bisa saja mempertanyakan sikap Presiden dengan menggunakan hak interpelasi.

 

“Saya kira terbuka ruang bagi DPR

untuk mempertanyakan sikap Presiden lewat hak interpelasi, untuk mempertanyakan ketidaktaatan itu,” kata anggota Komisi III (bidang hukum) DPR, Syarifuddin Sudding, kepada detikcom, Kamis (23/9/2010).

Menurut Sudding, semua putusan MK bersifat final dan mengikat. Jika Presiden tidak menaati putusan MK, berarti Presiden telah melanggar sumpahnya sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945.

 

“Bahwa berjanji dengan sungguh-sungguh

akan memenuhi kewajibannya selaku Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya,” kata Sudding.

Mengenai putusan MK soal uji materi UU Kejaksaan tentang periode jabatan Jaksa Agung, kata Sudding, dalam pertimbangan putusan disebutkan jelas tentang legalitas Hendarman Supandji.

 

“Itu sudah jelas pertimbangannya,” kata politikus Hanura ini.

Sebelumnya, dalam jumpa pers, Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan, amar putusan MK kemarin mempersoalkan legalitas Jaksa Agung Hendarman Supandji.

“Tidak ada masalah keabsahan, baik konstitutional dan legalitas Jaksa Agung Hendarman Supanji. Lebih jauh MK memutuskan presiden tidak dapat dikatakan inkonstusional dan jabatan Jaksa Agung tidak dapat dikatakan tidak ilegal,” kata Sudi.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan, Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”.

Baca Juga :