Aher Minta Maklumi PPDB

Aher Minta Maklumi PPDB

Aher Minta Maklumi PPDB

Aher Minta Maklumi PPDB

Aher Minta Maklumi PPDB

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 cukup lancar. Kalau pun ada sejumlah kendala, dipandang sebagai hal wajar untuk sistem baru pasca alihkelola.

”Ada beberapa faktor. Selain sistem yang belum sepenuhnya handal, banyak juga orangtua siswa yang belum paham sistem online,” ucap Heryawan usai silaturahmi bersama kepala sekolah SMA/SMK sewilayah V di Aula SMA 8, Kota Bandung, kemarin (5/7).

Pria yang akrab disapa Aher ini berharap, orangtua murid bisa memahami sistem baru yang

dijalankan saat ini. Sebab, pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk profe­sional dalam teknis PPDB.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Ba­rat Ahmad Hadadi mengakui, PPDB tahun pertama dikelo­la oleh provinsi ini masih banyak kekurangan. Tapi, hal itu tidak mengurangi upaya pemerintah untuk tetap pro­fesional.

”Kita terus berusaha mem­berikan pendidikan yang adil, pemerataan dan trasnparan. Sebab, PPBD ini harus men­dekati nilai keadilan,” kata Hadadi.

Dia menilai, hampir setiap orangtua berharap anaknya masuk ke sekolah negeri. Tapi, kondisi kurikulum saat juga sama termasuk di swasta.

Bila kuota SMA/SMK ne­geri dan swasta kemudian penuh, kata dia, maka Disdik Jabar akan

membuka SMA terbuka. ”Statusnya negeri, dan dibiayai oleh pemerintah,” ucapnya.

”Ini menjadi target kita di tahun ajaran 2017/2018. Daya tampung SMA terbuka ini mencapai 180 orang dari se­mua sekolah,” lanjutnya.

Sementara itu, PPDB juga sempat ramai tentang siswa titipan. Yang paling menohok adalah siswa titipan dewan dan jalur khusus.

Ahmad Hadadi tidak meny­angkal hal itu. Namun, dia memastikan, siswa titipan tersebut

merupakan jalur memorandum of understan­ding atau MoU dengan bebe­rapa pihak.

Dia memerinci, salah satu jalur MoU adalah, sekolah yang berdiri di atas dinas atau instansi lain. Sebab, tidak se­mua sekolah merupakan aset Dinas Pendidikan. ”Jalur MoU ini tidak berlaku di semua sekolah,” tegasnya.

Prosesnya, kata dia, tetap harus diawal pendaftaran. Dengan kata lain, orangtua murid dari jalur MoU tidak bisa seenaknya masuk. ”Sya­rat mutlak, harus anak kandung,” tegasnya lagi.

 

Sumber :

https://voi.co.id/